Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta (FISIP UNY) menandatangani dokumen kerja sama dengan Chair on Human Rights, Democracy, and Peace UNESCO serta organisasi Women Living Under Muslim Laws (WLUML) pada Senin (15/12/2025) bertempat di ruang Sidang Utama Senat UNY.

Penandatanganan dokumen kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi internasional FISIP UNY, khususnya dalam pengembangan kajian dan riset di bidang hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, serta isu-isu gender dan kebijakan publik.

Dari pihak Chair on Human Rights, Democracy, and Peace UNESCO, kerja sama ini diwakili oleh Dr. Sanaa Alsarghali. Beliau merupakan Associate Professor of Constitutional Law di An-Najah National University, Palestina. Dr. Sanaa Alsarghali dikenal sebagai akademisi dan peneliti yang memiliki fokus pada peran pengambilan keputusan perempuan dalam proses pembentukan konstitusi, terutama dalam konteks negara-negara yang berada dalam situasi konflik, termasuk Palestina.

Sementara itu, dari organisasi Women Living Under Muslim Laws, penandatanganan dokumen kerja sama diwakili oleh Mona Tajali, Ph.D. Selain berperan sebagai perwakilan WLUML, Dr. Mona Tajali juga merupakan dosen di Stanford University. Bidang kajian yang menjadi perhatian utamanya meliputi isu perempuan, politik, dan relasi kekuasaan dalam konteks negara-negara Islam.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Sanaa Alsarghali dan Dr. Mona Tajali menekankan komitmen kerja sama yang akan difokuskan pada pengembangan kajian gender studies, policy making, serta hukum. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong pertukaran pengetahuan, penguatan riset kolaboratif, serta pengembangan program akademik yang relevan dengan tantangan global dan regional.

Acara penandatanganan dokumen kerja sama ini dihadiri oleh jajaran perwakilan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, serta Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Melalui kerja sama ini, FISIP UNY berharap dapat membuka ruang kolaborasi institusional yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan, khususnya pada bidang kajian gender, kebijakan publik, dan hukum di tingkat nasional maupun internasional. (AK)